MediaBantenCyber.co.id - (MBC) Kota Tangerang Selatan, Dibatalkannya hasil seleksi rekruitment calon komisaris PT PITS bernomor 500/286-Pansel/2021 tentang hasil akhir uji kelayakan dan kepatutan pengisian jabatan Komisaris pada Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) menjadi catatan sejarah buruknya kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel selaku ketua panitia seleksi yang berani memainkan UU dan aturan hukum. Terkait hal tersebut, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Tangerang Selatan yang juga Ketua DPC Partai Demokrat, Julham Firdaus mengingatkan bahwa PT PITS dimodali oleh masyarakat Kota Tangsel dan tidak boleh menyembunyikan mekanisme dan regulasi hasil pengumuman seleksi awal proses rekruitment calon komisaris PT. PITS.
"Proses itu berjalan profesional bahkan unsur panitia berasal dari pakar, kalangan perguruan tinggi hingga birokrasi sendiri, kok malah mainkan aturan dan Undang Undang hukum seenaknya," ucap Ketua BK Julham.
Menurut Julham, PT.PITS adalah BUMD milik warga Kota Tangsel. "Jangan asal Om senang dan Tante senang. Ini perusahaan daerah milik masyarakat Tangsel yang di gagas untuk menjadi perusahaan kebanggaan masyarakat Kota Tangsel, membawa manfaat dan keuntungan untuk Kota Tangsel jangan menjadi olahan kelompok keluarga dan kepentingan politik tertentu," kata Julham Firdaus.
Masih kata Julham, Masyarakat Kota Tangsel sudah cerdas, paham politik praktis dan paham politik keluarga atau politik kompromi. PT. PITS harus di audit oleh BPK dan diselidiki oleh KPK.
"Karena PT. PITS memiliki modal yang besar dan progres yang tidak maksimal lalu adanya regulasi yang di batasi serta perekrutan pejabat atau calon komisaris PT. PITS terkesan setingan, harusnya malu modal dari warga Kota Tangsel, sedangkan Walikota sebagai referensi masyarakat juga harus malu kalau PT. PITS rugi dan para direksinya juga hasil kompromi," tandas Ketua BK Julham Firdaus.
Ketua BK DPRD Tangsel Julham mengingatkan kembali jangan mengajak masyarakat di saat pemilu saja, tapi saat kebijakan dibuat masyarakat seolah-olah bukan siapa siapa lagi.
"Ini kan kebalik jangan memulai dari sesuatu yang buruk karena hasilnya akan buruk, saya mengajak masyarakat terus awasi dan kritisi setiap kebijakan yang diduga hasil manipulatif dan terkesan dzalim. PT. PITS sebagai aset daerah harus sehat dan harus menguntungkan bukan malah sebaliknya," imbuh Ketua BK Julham
"Jangan aturan yang dibuat malah di jadikan aturan hanya milik pejabat tertentu. Kota Tangsel ini sudah sangat terang terangan dan transparansi, kenapa urusan kebijakan dibuat settingan dan selalu diam-diam, tentu terbaca adanya kekuatan dibalik kekuasaan Walikota," ujar Julham.
Dijelaskan Julham, bila Sekretaris Daerah adalah kepala birokrasi yang ditunjuk undang undang untuk menjalankan fungsinya dengan terbuka dan sesuai regulasi bukan seolah sesuai pesanan.
"Kami meminta pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk lebih profesional, transparan dan saya ingatkan! kepada Sekda Kota Tangsel itu jangan seolah dia bisa main-mainkan kebijakan untuk orang Tangsel. Sebenarnya masih banyak pejabat birokrasi yang mumpuni dan berkualitas", tegas Ketua BK.
"Dahulukan kearifan lokal, seleksi awal proses rekruitment calon komisaris PT. PITS sesuai hasil yang diumumkan karena sesuai aturannya bukan ditutup tutupi. Hati-hati tidak semua cara jahat itu selalu mulus sebab semua ada masa dan waktunya akan kalah dan diingatkan kembali Sekda itu kepala birokrasi jangan ikutan dzalim," tandasnya.
Menurutnya, sarusnya otonomi daerah menguntungkan warga daerahnya bukan malah mengutamakan keluarga atau kelompok saja. "Jangan seolah pejabat tinggi bisa seenaknya bekerja lalu memutuskan kebijakan dan saya mengajak masyarakat Kota Tangsel jangan terlalu diam dan skeptis akan kebijakan ini karena akan berdampak kerugian besar kedepannya kalau kekuasaan dipegang orang yang tak tepat, karena akan semakin rusak Kota Tangsel ini," tuturnya.
"Tangsel bukan kue nastar yang di bagi-bagi kepada keluarga atau koleganya, tapi Kota Tangsel merupakan hasil perjuangan yang harus di nikmati dan dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Kami juga ingatkan masyarakat! jangan terjebak di setiap pemilu tapi jadikan semua pengalaman suatu renungan jangan hanya karena uang dan janji kampanye lalu terbuai," tegas Julham Firdaus, Ketua BK DPRD Kota Tangerang Selatan.(BTL)
