Monday, January 30, 2023

[New post] Kriminalisasi Terhadap Korban Mafia Tanah adalah PELANGGARAN HAM

Kriminalisasi Terhadap Korban Mafia Tanah adalah PELANGGARAN HAM

Redaksi

Jan 30

MediaBantenCyber.co.id - (MBC) Jakarta, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) menggelar Aksi Unjuk Rasa di depan kantor Komnas HAM. Mereka mendesak agar Komnas HAM dapat membantu membebaskan sejumlah KASUS KRIMINALISASI terhadap anggotanya yang sebetulnya adalah pemilik sah tanah yang Dirampas oleh para Mafia Tanah. Tanah mereka menjadi incaran para Mafia Tanah karena lokasinya yang strategis dan bernilai jual tinggi.

"Upaya hukum korban yang telah dilakukan korban biasanya tidak digubris oleh pihak instansi terkait dan dapat dengan mudah dikalahkan oleh pihak yang mengincar tanah para korban. Sebagai contohnya adalah DUGAAN KRIMINALISASI terhadap Ketua FKMTI SK Budiardjo dan istrinya. Mereka membeli dari para pemilik girik dengan total luas 1 ha lebih di Cengkareng, Jakarta Barat Pada tahun 2006. Dan semua dokumen kepemilikan tanah girik-girik tersebut sudah sah berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan baik oleh pihak kelurahan maupun pihak kecamatan setempat dan instansi terkait lainnya," ujar Juru Bicara FKMTI Sutarman usai melapor kepada staf Komisioner Komnas HAM, di Jakarta, Senin (30/01/2023).

Sutarman menjelaskan, sebagai contoh, girik no 1906 milik AH Subrata yang dibeli SK Budiardjo jelas tercatat di kelurahan, dan AJB nya tercatat di Kecamatan Cengkareng. Bahkan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada 17 Juli tahun 2007 telah memutuskan untuk mengeluarkan tanah Girik milik AH Subrata seluas 2231 M2 dari SHGB PT BMJ dengan amar putusan No 442/PDT.G/2006/PN.JKT.BRT.

Sutarman menambahkan, menurut kuasa hukum Ketua FKMTI SK Budiardjo, putusan tersebut sebetulnya sudah inkrah, karena pihak BMJ tidak mengajukan banding. Namun dengan dalih tidak menerima surat putusan pengadilan, pada tahun 2008, PT BMJ menggugat amar putusan pengadilan sebelumnya yang memenangkan AH Subrata. Padahal salinan putusan telah dikirim pihak pengadilan telah sesuai yang tercatat di SHGB alamat PT BMJ di jalan Gajah Mada, bukan di kawasan Palmerah. Dan berdasarkan surat keterangan pihak kelurahan tidak ada alamat PT BMJ yang berdomisili di Palmerah.

Setelah gugatan PT BMJ dikabulkan, AH Subrata pun akan mengajukan banding atas putusan no 372/PDT.G/Jakbar yang merugikannya. Namun dia justru dilaporkan dan langsung ditahan di Polda pada bulan April 2010.

"Hal ini kerap terjadi, rakyat biasa bisa dikriminalisasi meski dokumen kepemilikan tanahnya sah tapi bisa direkayasa menjadi tersangka dan diminta supaya berdamai agar tidak menggugat lagi. Sebaliknya jika rakyat biasa yang melaporkan penyerobotan tanah oleh konglomerat, tidak digubris oleh pihak aparat. Sebagai contoh, tanah girik seluas 2,5 ha milik Rusli Wahyudi di BSD City, Kota Tangsel meski putusan pengadilan sudah inkrah bahkan sudah dieksekusi pada tahun 98, tapi tanah tersebut masih DIKANGKANGI oleh pihak pengembang Sinar Mas Land," ungkapnya.

Pada tahun 2019, lanjutnya, sudah ada putusan MA bahwa TIDAK ADA CATATAN jual beli atas tanah girik milik Rusli di Serpong BSD City. Bahkan sudah ada perintah Irjen Kemendagri agar melaksanakan putusan pengadilan KIP dan sudahi menerbitkan LHP (laporan hasil pemeriksaan) bahwa memang benar tidak ada catatan jual beli atau pelepasan hak girik c913. Namun hingga kini pihak Kecamatan Serpong, Kota Tangsel belum menjalankan perintah pengadilan untuk membuat pernyataan bahwa tidak ada catatan jual beli girik C913.

"Rusli Wahyudi pun pernah mengalami kriminalisasi. Untungnya, saat itu pihak kejaksaan menghentikan penuntutan. Nasib yang sama menimpa Edwin T, Namun hakim menghentikan persidangan dan meminta jaksa mengembalikan SHM miliknya. Anehnya, sampai kini sertifikat tanah di Bintaro tersebut hingga saat ini belum dikembalikan ke tangannya," tegasnya.

Menurut Sutarman, upaya kriminalisasi juga dialami Zubaedah, pemilik tanah SHGB di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur. Meski sudah menang di Pengadilan tetapi masih digugat lagi. Beberapa tahun lalu, Zubabedah pernah dikriminalisasi. Dan saat ini juga tengah diperiksa Polda Metro Jaya karena dilaporkan pihak lain yang mengklaim tanah Zubaedah. Padahal tanah tersebut sudah ditempati keluarga Zubaedah sudah lebih dari 50 tahun, SHGB nya pun bisa jaminan di Bank BCA. Sementara alas hak pihak yang mengklaim tanahnya berbeda lokasi.

Dan masih banyak lagi korban Mafia Tanah yang mengalami kriminalisasi dan intimidasi. Seharusnya para korban mendapatkan perlindungan dari lembaga negara bukan sebaliknya justru dijadikan tersangka untuk kepentingan MAFIA TANAH. Apakah karena para korban hanyalah rakyat biasa yang harus mengalah dan DITINDAS oleh oligarki? Jika kriminalisasi seperti ini dibiarkan, maka sama saja KOMPLOTAN Mafia tanah ini telah menginjak-menginjak dasar negara Pancasila dan UUD 45 dan bisa menguasai tanah di NKRI untuk kepentingan bisnis segelintir orang dan bukan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu FKMTI meminta dan mendesak kepada Komnas HAM:

Membuat pernyataan tegas bahwa Mafia tanah beserta Bekingnya yang merampas hak tanah rakyat dengan berbagai cara termasuk kategori pelanggaran HAM Berat.
Melindungi rakyat yang tengah mempertahankan hak atas tanah milik mereka agar tidak jadi sasaran kriminalisasi oleh komplotan mafia dan oknum aparat hukum dengan mendesak pihak kepolisian menerbitkan surat edaran pada jajarannya agar melakukan pemeriksaan terkait kasus pertanahan tidak hanya berdasarkan bukti formil berupa sertifikat tanah tetapi harus diperiksa Warkah nya, karena sudah terbukti banyak sertifikat asli bisa terbit tanpa alas hak kepemilikan yang sah. seperti beda lokasi tapi bisa terbit sertifikat di atas tanah milik orang lain.
Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk segera membebaskan rakyat yang sedang dikriminalisasi termasuk Ketua FKMTI SK Budiardjo dan istrinya yang saat ini ditahan pada saat proses praperadilan tengah berlangsung.
Mendukung upaya pembentukan pengadilan Ad Hoc Pertanahan untuk penyelesaian konflik pertanahan dengan hakim independen dan dengan melakukan adu data alas hak kepemilikan awal tanah secara terbuka.(BTL)