Karl Duffy posted: " People seek to get away from it all - to the country, to the sea, to the mountains. You really wish that you could too. Which is a lack of wisdom: you can get away from it anytime you want. By going within. Nowhere you can go is more peaceful - more"
People seek to get away from it all - to the country, to the sea, to the mountains. You really wish that you could too. Which is a lack of wisdom: you can get away from it anytime you want. By going within. Nowhere you can go is more peaceful - more free of interruptions - than your own inner self.
So constantly give yourself this retreat and renew yourself.
Aunnah R posted: " They say everything happens for a reason. Alexis was a firm believer of this sentiment. As time passed Alexis threw herself into her marriage. After meeting Alexander, she had a new look at Brian's situation. Alexis would dare say it helped her forgive h"
They say everything happens for a reason. Alexis was a firm believer of this sentiment. As time passed Alexis threw herself into her marriage. After meeting Alexander, she had a new look at Brian's situation. Alexis would dare say it helped her forgive him. She felt the high of being noticed by an attractive stranger, and when you are not at your best it is easy to get sucked in.
Now, Alexis was determined to take her mother's advice. She did everything she could do to make Brian happy and surprisingly the lack of conflict made her happier as well.
Alexis sat at the dinner table with Brian as they discussed the events of their day. It wasn't until he brought up a grocery store run that she thought about something. Alexis had not bought any feminine products in a while. She looked at the calendar and counted back the days. Her fork hovered over her plate.
"Something wrong?" Brian asked, stuffing another mouthful of spaghetti into his mouth.
"My period is late," Alexis replied, nearly making Brian choke on his food. Alexis stood and went into her room and pulled out a pregnancy test. Alexis had wanted kids for a long time and kept some on hand just in case.
Brian was pacing on the other side of the door. After a few minutes Alexis came out and held up the stick. in dark letter it read, pregnant. Brian picked up Alexis and kissed her. Sometimes life is full of happy little surprises.
Redaksi posted: " Oleh: Dahlan Pido SH MH (Praktisi Hukum/Advokat Senior) MediaBantenCyber.co.id - (MBC) Kota Tangerang Selatan, Bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, negara Indonesia adalah negara hukum, artinya, kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam atur"
Oleh: Dahlan Pido SH MH (Praktisi Hukum/Advokat Senior) MediaBantenCyber.co.id- (MBC) Kota Tangerang Selatan, Bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, negara Indonesia adalah negara hukum, artinya, kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam aturan-aturan hukum. Siapapun warga negara, baik memiliki kedudukan atau tidak, wajib tunduk dan patuh pada hukum, ini menunjukkan bahwa kehidupan kenegaraan didasarkan pada aturan-aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak. Suatu negara disebut sebagai negara hukum yang demokratis bila memiliki kekuasaan kehakiman yang tidak saja independen, tetapi juga akuntabel, bersih, dan berwibawa._____________Baca Juga : Anggota Komisi III DPR RI: Negara Tak Boleh Kalah Oleh Oknum Polisi Pelanggar Hukum
Kekuasaan Kehakiman di atas, idealnya akan menciptakan Peradilan yang bersih dan berwibawa, serta merupakan pendukung tegaknya negara hukum. Terkait hak imunitas anggota Dewan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga UU MD3 (MPR, DPR RI, DPD dan DPR-D) secara optimal dalam menjalankan fungsi Legislasi, Pengawasan maupun Anggaran. Dalam konteks ini anggota Dewan dilindungi hukum, dalam rangka melaksanakan tugas kedewanan sesuai fungsinya.
Oleh karena itu, hak imunitas anggota Dewan tetap saja dapat diawasi jika melakukan pelanggaran, dengan melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atau Badan Kehormatan (BK) yang mampu menerobos sekat itu. MKD/BK ini memberikan jalur bagi para pencari keadilan untuk bisa mengoreksi dan memastikan ada tidaknya pelanggaran kode etik atau Pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan yang diadukan.
Di MKD/BK ini setiap orang bisa melakukan pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan dengan memenuhi syarat formil dan materiil. MKD/BK hadir bukan untuk pelindung anggota Dewan yang melakukan pelanggaran/perbuatan buruk, tapi tujuannya supaya Lembaga DPR RI dan para anggota Dewan semakin dipercaya oleh masyarakat, serta mampu melaksanakan tugas kedewanan dengan sebaik-baiknya dan penuh kehormatan.
Anggota Dewan dapat diberhentikan apabila melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 236 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Tentang dalih dalam menjalankan fungsi Legislasi, Pengawasan maupun Anggaran tentu tidak bisa masuk ke Teknis Yudisial yang merupakan domain Kekuasaan Kehakiman. Kalaupun terjadi pelanggaran etik oleh Pengadilan tentu kewenangan untuk mengusut hal tersebut adalah tugas Komisi Yudisial, bukan oleh anggota Dewan tertentu.
Oleh karena itu, jika ada anggota Dewan yang melanggar kode etik atau tindakan pidana, maka itu merupakan kewenangan/dilaporkan ke Badan Kehormatan/BK untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, dan jika ada pidananya yang bisa dilaporkan ke Kepolisian. Anggota Dewan tidak boleh menghalang-halangi dan/atau melakukan intervensi terhadap proses penanganan tindak pidana, untuk seseorang itu masuk dan di hukum pidana. Jika itu dilakukan berlebihan oleh anggota Dewan diluar koridor menjalankan fungsi Legislasi, Pengawasan maupun Anggaran, maka anggota tersebut bisa dilaporkan dengan menggunakan Pasal Pidana seperti ditentukan oleh:
Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menentukan, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hak itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana. Sedangkan, Pasal 310 ayat (2) menyatakan, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam degan pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1.4 (satu tahun empat) bulan.
Terkait hal di atas, pada Pasal 245 UU MD3 yang menyebutkan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota Dewan yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD/BK yang memberikan persetujuan tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh).
Ketentuan di atas dianggap sama dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang telah diputus MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Konstitusi. Dalam putusannya, MK No. 73/PUU-IX/2011, menyatakan bahwa proses hukum penyidikan dan penyelidikan terhadap kepala daerah tidak membutuhkan persetujuan dari Presiden.
Pasal 245 UU MD3 ini telah mencederai asas persamaan di muka hukum dan independensi Peradilan, yang meminta persetujuan dari pihak lain yang tidak terkait dalam sistem Peradilan Pidana, sama saja itu menunjukkan adanya intervensi. Selain itu, memberikan proses dan prosedur tambahan seperti persetujuan tertulis dalam penyidikan melalui lembaga MKD/BK yang tidak dikenal dalam sistem Peradilan pidana kita.
Hal ini bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum yang memandang ada perlakuan berbeda terhadap warga negara lainnya dengan diberlakukannya Pasal 245 UU MD3 tersebut. Apapun jabatannya, anggota Dewan adalah subjek hukum yang tidak boleh dibedakan dengan warga negara lainnya di mata hukum.(BTL)
taurusingemini posted: " Sex is still, a lucrative, "business", not just here, but, everywhere ELSE, in the world too! And it's, too hard to fine these operations, because these facilities can find a million plus one way, to evade the checks, to weasel their ways out, from"
Sex is still, a lucrative, "business", not just here, but, everywhere ELSE, in the world too! And it's, too hard to fine these operations, because these facilities can find a million plus one way, to evade the checks, to weasel their ways out, from getting, shut down, besides, the police can also be, covering for them too, so, there's no way, we can, clean this SHIT up completely here! Off of the Front Page Sections, translated…
The "Pleasing Looks Village", a massage parlor in Zhongshan District of Taipei, being suspected of becoming a brothel since 2018, the investigators had a warrant this September and gone in, there were the managers who'd claimed that the owner had bribed the government officials to evade the checks, the four operators of this massage parlor were taken into custody. The D.A. and police started a second wave of check yesterday, called in eight other workers, to clarify if they'd actually, bribed the government workers, and sent them late at night to the Taipei District Attorney's Office.
Based off of understanding, the "Pleasing Looks Village" is a famed half-services sex shop, only takes in the customers that they're familiar with, and the johns can look at the photos of the women, then select first.
a crackdown!
photo from online
The Northern Units of the Department of Investigation workstation split up in sixteen teams, to conduct a second sweep, called in eight total current and former workers into questioning; on the lists of these two busts, they'd not found officers and other government officials who'd been, bribed. But, at the first bust, the D.A. took the major stockholder, Liang, and Liang who are brothers, and, Wu, a total of three, the woman, nicknamed "Sister Huei", the backhand operator of the Pleasing Looks Village is the ex-wife of Wu, a few days later she too, was taken into, police custody.
Based off of understanding, Liang was an active member of the gangs "Bamboo United", and had been active in the Zhongshan District of Taipei, the D.A. and investigators confiscated the eight notebooks, fourteen bank deposit books, and found that started in 2019, the sex massage parlor had, used the memo of "consulting fees" and "cleaning fees" to wire out $200,000N.T. to certain individuals, which match up to the statements of the operators that they'd been paying off the police forces to cover them up.
Liang and the others denied having involvement in human trafficking and the sex trade, claimed that the major shareholders of the shop kept on changing, that they'd, started it, that the massage parlor's work is in massage to relax, and exfoliation; the consulting charge of $200,000N.T. on the rosters, were from the fraudulent claims they made toward other shops, that they'd, used the amounts on personal matters, that they'd, never bribed any law enforcement officials.
paying the police off, so they won't get "ambushed"...
photo from online
And, do you believe that??? Of course N-O-T! As money is still, a huge temptation here, because, there's that demand for sex, and therefore, sex would be, supplied, and, this time, the law enforcement officials might be involved, in covering up, not reporting these "shops" as places where human trafficking, the sex trades are, happening.