MediaBantenCyber.co.id - (MBC) Kota Tangerang Selatan, Warga Kota Tangerang Selatan menilai aneh, kok bisa? Dian Yunita Dewi SE ditetapkan sebagai direktur keuangan PT PITS (BUMD) dalam RUPS Luar Biasa. Hal tersebut diungkapkan oleh sejumlah tokoh dan warga masyarakat Kota Tangsel berkaitan dengan beredarnya surat hasil akhir uji kelayakan dan kepatutan pengisian jabatan komisaris dan direksi pada Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Investasi Kota Tangerang Selatan bernomor 500/286-Pansel/2021.__________Baca Juga : Hamka Handaru Calon Kuat Ketua KONI Kota Tangsel Temui Walikota Benyamin Davnie

"Dalam draf dijelaskan warga dapat melihat peringkat atau urutan ke berapa atas nama, Dian Yunita Dewi dan bukan peserta calon direksi yang berhasil," ucap Bambang Tedjo Lestioro (38 tahun) warga Graha Raya Paku Jaya yang juga mantan Aktivis 98 dan salah seorang Presidium Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jakarta (FKSMJ) 98 tersebut. 

Tedjo menambahkan, jika penetapan direksi Dian Yunita Dewi dalam RUPS pekan lalu (30/09/2021) ternyata bukan berdasarkan penilaian tetapi berdasarkan kedekatan pimpinan daerah dengan petinggi partai yang notabene adalah suami dari Dian Yunita Dewi.

Baca Juga : Kota Tangsel Tuan Rumah MTQ XVII Tahun 2020, Diselenggarakan Dengan Kesederhanaan Dan Kental Nuansa Islami

"Lalu untuk apa pemerintah Kota Tangerang Selatan membentuk pansel rekruitmen calon direksi PT PITS jika berujung kentalnya KKN," tandas Bambang Tedjo Lestioro kepada wartawan, Minggu (03/10/2021) pagi.

Sebelumnya diketahui kekosongan kursi direksi keuangan dan lemahnya kinerja komisaris PT. PITS yang dikelola oleh Dudung E Diredja tidak pernah membuahkan hasil bagi pemerintahan yang sudah berjalan selama lebih dari satu dekade

"Tak ubahnya Benyamien Davnie-Pilar tengah membangun Neo rezim KKN," tegas Bambang Tedjo

Terpisah Bang Fery Juliantoro mantan Aktivis 98 yang juga mantan Presidium FKSMJ tersebut menilai suara masyarakat adalah simbol perjuangan dan kebenaran selama hal tersebut dianggap benar oleh rakyat maka sepatutnya pemerintahan daerah tinggal membuat kebijakan berdasarkan kepentingan masyarakat bukan kepentingan penguasa

"Pola KKN saat ini semakin terlihat jelas dalam sistem pemerintahan semua bidang pekerjaan akan di ambilnya, pemimpin model ini lebih mendekati sel KPK dari pada dekat ke rakyatnya," pungkas Bang Ferry Juliantoro.(Pudin)