Oleh: Ahmad Khozinudin MediaBantenCyber.co.id - (MBC) Jakarta, Peristiwa Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah adalah BUKTI KONGKRIT, betapa PEMIMPIN PENCITRAAN tidak pernah memikirkan rakyat. Mereka, HANYA BERBUSA SAAT KAMPANYE, tapi MENGANGGAP REMEH RAKYAT setelah BERKUASA.

Proyek OLIGARKI meminjam tangan penguasaan, telah MERAMPAS hak rakyat. BPN menjadi martir Proyek Pembangunan Waduk Bener berdasarkan Perpres No 109 tahun 2020 Tentang perubahan ke 3 atas Perpres No 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Dan dengan dalih pengamanan pengukuran tanah, RIBUAN aparat kepolisian 'menyerbu' Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Selasa (08/02/2022). Aparat melakukan penyisiran desa (sweeping) dan MENURUNKAN banner protes penolakan tambang batu andesit, untuk persiapan pembangunan WADUK BENER. Aparat juga mengejar beberapa warga Desa Wadas.

Baca Juga : YLBHI dan LBH Yogyakarta Menyatakan Bahwa Warga Desa Wadas Telah Diperlakukan SEWENANG-WENANG Oleh Aparat Kepolisian

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang digadang-gadang MAU NYAPRES, ternyata TAK MEMBELA RAKYATNYA di Purworejo. Kalau rakyat Jawa Tengah saja DIABAIKAN, APALAGI rakyat di LUAR Jawa Tengah???

Gubernur yang RAJIN PENCITRAAN naik sepeda ini menyebut ada kegiatan pengukuran yang dilakukan di Desa Wadas, Purworejo. Ganjar membela aparat dengan mengatakan bahwa polisi yang datang tidak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ganjar meminta warga Desa Wadas tidak menyikapi serbuan aparat polisi secara berlebihan. Ganjar mengklaim semua akan berjalan aman dan kondusif.

Kondusif? kondusif bagi oligarki yang akan mengerjakan proyek? membangun tambang? sementara rakyat? yang diteror ribuan aparat? yang tersudut, berkumpul di masjid? yang sejumlah warganya ditangkap? yang aspirasinya menolak proyek dibungkam? itukah yang disebut kondusif?

Baca Juga : PP Muhammadiyah MENGECAM TINDAKAN REPRESIF Aparat Terhadap Warga Desa Wadas, Purworejo Jawa Tengah

Kalau hanya pengukuran, kenapa melibatkan ribuan aparat gabungan Polri-TNI? hingga Satpol PP? Kalau pengukuran lahan, kenapa rakyat desa tidak dilibatkan? bukankah mereka yang lebih tahu batas-batas tanah mereka? yang lebih tahu ada tanaman dan bangunan apa saja!.

Ini sudah PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN. Aparat penegak hukum, yang semestinya mengayomi dan melindungi rakyat, telah DISALAHGUNAKAN untuk MENTEROR dan MENAKUT-NAKUTI rakyat. inikah, model kekuasaan ala Pancasila?. Baru untuk proyek bendungan saja, rakyat sudah DIBUNGKAM. Apalagi untuk proyek IKN?. Kenyataannya, PEMIMPIN yang SOK MERAKYAT DIBUKA AIBNYA dalam kasus ini. Ganjar, tak peduli kepada rakyatnya di Jawa Tengah, apalagi mau ngurusi Indonesia???.

Baca Juga : Mafia Tanah Program Prioritas PTSL Presiden Jokowi Diduga Merajalela di Desa Wilayah Kabupaten Tangerang

Jokowi juga tidak peduli rakyatnya kesusahan, yang penting fokus pada proyek percepatan pembangunan nasional. Yang penting proyek, terserah proyek nanti mangkrak atau nirfungsi seperti bandara Kertajati. Utang Budi kepada investor politik, diduga kuat menjadi sebab keharusan munculnya berbagai proyek. Tujuannya adalah proyeknya itu sendiri, bukan pada manfaat proyek.

Sementara rakyat, dikorbankan demi melayani kerakusan oligarki. Hak rakyat atas tanah mereka sendiri, dirampas atas dalih proyek percepatan nasional. Peristiwa Desa Wadas, adalah BUKTI KONGKRIT, betapa PEMIMPIN PENCITRAAN TIDAK PERNAH MEMIKIRKAN RAKYAT. Mereka, hanya BERBUSA SAAT KAMPANYE, tapi MENGANGGAP REMEH rakyat setelah BERKUASA.(BTL)